Menurut Yenti yang juga dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, pemanfaatan teknologi menyebabkan perbuatan tersebut sulit terdeteksi. Dalam KUHP, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, telah merujuk tentang ancaman pidana bagi prostitusi. Lebih lanjut Yenti menjelaskan bahwa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online, selain dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu AKBP Didi Sugiarto, Kasat Reskrim  Polres Metro Jakarta Barat,yang hadir  mewakili Kapolres, mengatakan bahwa aspek Pidana dalam Prostitusi Online, ada pada pasal 296 KUHP, 506,KUHP dan Pasal 27 UU ITE. Menurut Didi, faktor ekonomi (45%) adalah faktor terbesar penyebab terjadinya prostitusi, selain kegagalan dalam berumah tangga (21%), lingkungan (15%), hasrat seks (10%), dan rayuan mucikari/ditipu (10%).

Pembicara lain dalam seminar tersebut adalah hakim agung Prof Dr Surya Jaya. Seminar yang dihadiri oleh para dosen dan undangan, dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Dr H I Komang Sukaarsana,SH,MH.( G/B).